SOKOGURU - Penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk memastikan kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap terlindungi secara ekonomi. 

Namun, proses ini memiliki tantangan besar, seperti potensi penyalahgunaan, data ganda, penyaluran tidak tepat sasaran, hingga minimnya akuntabilitas publik.

Di sinilah teknologi digital memainkan peran kunci. Dengan pemanfaatan sistem digital dan platform daring, pemerintah mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi.

Apa Saja Teknologi Digital yang Digunakan Pemerintah?

Berbagai inovasi digital telah diterapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan instansi pendukung lainnya dalam rangka memperbaiki tata kelola bansos.

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Berbasis Sistem Digital

DTSEN merupakan tulang punggung penyaluran bantuan sosial. Data ini dikelola secara digital dan terintegrasi, memungkinkan pemutakhiran data secara berkala oleh pemerintah daerah. 

Melalui sistem ini, Kemensos dapat mengetahui siapa saja yang memenuhi kriteria penerima bansos berdasarkan indikator sosial-ekonomi yang terukur.

Sistem digital ini juga memungkinkan sinkronisasi data dengan instansi lain, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Aplikasi Cek Bansos untuk Masyarakat

Kemensos meluncurkan aplikasi Cek Bansos  yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Melalui aplikasi ini, warga bisa:

-Mengecek apakah namanya terdaftar sebagai penerima bansos.

-Mengajukan usulan jika merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

-Melakukan sanggahan terhadap penerima bantuan yang dianggap tidak layak.

Fitur ini menjadikan proses penyaluran lebih transparan dan partisipatif, karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengawasan.

Penyaluran Digital melalui Bank Himbara dan e-Warong

Teknologi juga digunakan dalam mekanisme penyaluran, khususnya pada program seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). 

Bantuan disalurkan langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung ke sistem perbankan milik negara (Himbara).

Penerima manfaat tidak menerima uang tunai, tetapi saldo yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong resmi yang terhubung ke sistem digital. 

Hal ini mencegah penyalahgunaan bantuan dan menjamin bahwa bantuan digunakan sesuai tujuan program.

Sistem Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi

Kemensos juga mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi. 

Setiap transaksi yang dilakukan oleh penerima bantuan melalui KKS dan e-warong tercatat secara digital, memungkinkan pemerintah untuk:

-Memantau apakah bantuan sudah diterima tepat waktu.

-Mengawasi jenis barang yang dibeli.

-Menelusuri daerah atau kelompok yang belum mendapatkan bantuan.

Dengan data yang tersimpan secara real time, pemerintah dapat melakukan evaluasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Apa Manfaat Teknologi Digital dalam Penyaluran Bansos?

Penggunaan teknologi digital membawa sejumlah manfaat penting yang berdampak langsung terhadap kualitas penyaluran bansos.

Pertama, dari sisi transparansi, masyarakat kini memiliki akses langsung untuk mengetahui siapa saja yang menerima bansos, serta dapat mengajukan keluhan atau sanggahan.

Hal ini mendorong pengawasan sosial dan menurunkan potensi praktik korupsi atau nepotisme.

Kedua, dari sisi efektivitas, proses verifikasi data dan penyaluran menjadi lebih cepat dan akurat. 

Bantuan dapat disalurkan langsung ke rekening penerima tanpa perantara, sehingga mengurangi risiko keterlambatan atau pemotongan tidak sah.

Ketiga, teknologi juga memungkinkan adanya pemutakhiran data secara real-time, terutama ketika terjadi perubahan situasi ekonomi masyarakat.

Hal ini membuat sistem bansos menjadi lebih adaptif terhadap kondisi darurat.

Terakhir, integrasi data dan pelaporan digital mempermudah koordinasi lintas lembaga, baik pusat maupun daerah. 

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan data di lapangan, sementara pemerintah pusat dapat memantau distribusi secara nasional tanpa perlu menunggu laporan manual.

Tantangan dan Upaya Perbaikan

Meskipun teknologi digital membawa banyak manfaat, tantangan masih ada. Salah satunya adalah akses internet dan literasi digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Kemensos juga bekerja sama dengan perangkat desa dan pendamping sosial untuk membantu warga dalam menggunakan aplikasi dan sistem daring.

Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu penting. Pemerintah harus memastikan bahwa data penerima bansos tidak disalahgunakan atau bocor.

Upaya peningkatan keamanan sistem dan audit digital rutin menjadi bagian dari agenda perbaikan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam tata kelola bantuan sosial di Indonesia. 

Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menjadikan bansos sebagai instrumen yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif. (*)